SUARAKAN.COM : Di tengah peningkatan program kesehatan seperti penanganan stunting dan pengintegrasian Posyandu menjadi Layanan Primer (ILP), Komisi D DPRD menyoroti minimnya apresiasi bagi kader Posyandu.
Sekadar operasional, dukungan anggaran dianggap masih belum memadai, padahal peran mereka sangat krusial.
Sekretaris Komisi D, Solihul Hadi, menyampaikan bahwa mencari kader Posyandu bukanlah perkara mudah, dan operasional sering terkendala. Ia pun mengatakan, "Bagaimana mungkin kasus stunting bisa optimal ditangani tanpa peran dari posyandu. Begitu juga soal deteksi dini kesehatan. Apalagi saat ini ditambahi lagi dengan ILP atau posyandu Integrasi Layanan Primer."
Oleh karena itu, Solihul Hadi mendesak agar Bappeda segera memastikan kapan kajian honorarium tersebut tuntas, demi kepastian hak masyarakat. Ia menegaskan, "Kalau ada kajian, itu sampai kapan harus jelas karena ini adalah hak masyarakat."
Anggota Komisi D, Choliq Nugroho Aji, menyoroti adanya ketidakadilan, di mana Posyandu seolah diabaikan dibandingkan LKK lain yang sudah teranggarkan honornya. Choliq Nugroho Aji kemudian menandaskan, "Untuk LKK yang lain alokasi anggaran seperti honorarium sudah teranggarkan. Tetapi mengapa posyandu ini seolah dianaktirikan, padahal kiprahnya di masyarakat sudah tidak diragukan."
Sementara itu, Tri Waluko Widodo, anggota Komisi D, mempertanyakan alasan kajian yang terus berlarut-larut. Tri Waluko Widodo menguraikan, "Dari Bappeda katanya masih dilakukan kajian. Tapi sampai kapan kajian itu dituntaskan. Padahal dari aspek kelembagaan tidak ada persoalan, begitu pula terhadap besaran honor yang bisa mengacu pada standar harga barang dan jasa pemerintah (SHBJ).
Memang saat ini terjadi efisiensi, namun harus dipertimbangkan betul karena LKK yang lain juga ada."
Advertisement
