Keadilan Sosial Kesehatan di Yogya: DPRD Tekankan Larangan Penolakan Pasien Miskin
Keadilan Sosial Kesehatan di Yogya: DPRD Tekankan Larangan Penolakan Pasien Miskin

Keadilan Sosial Kesehatan di Yogya: DPRD Tekankan Larangan Penolakan Pasien Miskin

banner


SUARAKAN.COM – Mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan menjadi tujuan akhir yang terus didorong oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta. 

Komisi D secara tegas memprioritaskan warga dengan ekonomi menengah ke bawah yang belum terkaver Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat, dengan mengoptimalkan program PD-PD (Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah).

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini SIP, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, menekankan bahwa meskipun Kota Yogyakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), pengawasan harus tetap ketat. 

Program PD-PD, yang didanai APBD, adalah inisiatif Pemkot untuk menutup celah kepesertaan, dan Komisi D akan mengawasi pelaksanaannya dengan ketat. 

"Program PDPD ini adalah inisiatif Pemkot untuk menutup celah tersebut. Kami meminta Dinas Kesehatan dan seluruh perangkat terkait memastikan data warga yang berhak benar-benar terkaver. Jangan sampai ada warga miskin atau menengah ke bawah di Yogya yang ditolak berobat hanya karena masalah kartu atau status kepesertaan," tegasnya.

Darini juga mengingatkan bahwa kendati APBD tahun 2026 menghadapi efisiensi, hak dasar masyarakat, termasuk akses layanan kesehatan, tidak boleh diganggu gugat. 

Komisi D saat ini tengah menyisir data dari tim eksekutif terkait besaran alokasi serta data penduduk penerima PD-PD. Ia kembali menandaskan, "Intinya jangan sampai ada warga yang tercecer. Ini adalah hak dasar masyarakat agar terjamin kesehatannya." 

Untuk memastikan cakupan yang maksimal, Komisi D mendorong Pemkot untuk memperluas dan memvalidasi data kepesertaan PD-PD secara berkala agar tepat sasaran, serta mempercepat sosialisasi prosedur penggunaan PD-PD di tingkat kelurahan. 

Darini berharap Pemkot juga memastikan ketersediaan anggaran APBD yang cukup untuk pembiayaan klaim layanan kesehatan, dan menutup dengan komitmen: "Komisi D akan terus mengawal anggaran dan implementasi program ini di lapangan. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama."
Advertisement banner

Baca juga:

banner
Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.
Next
This Is The Current Newest Page