SUARAKAN.COM – Permasalahan sampah menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogya telah menetapkan sektor sampah sebagai prioritas utama yang alokasi anggarannya tidak akan tergerus oleh kebijakan efisiensi APBD akibat pemotongan dana transfer pusat.
Ketua Banggar DPRD Kota Yogya, Wisnu Sabdono Putro, secara eksplisit menyebutkan bahwa masalah sampah menduduki tempat teratas dalam daftar prioritas bersama dengan kesehatan dan pendidikan.
"Terdapat skala prioritas yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan TAPD, yakni masalah sampah, kesehatan, dan pendidikan," jelasnya.
Penetapan sampah sebagai prioritas mutlak didasarkan pada kondisi krusial yang tengah dihadapi Kota Yogya, di mana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan tidak lagi dapat menerima sampah dari wilayah kota. Wisnu mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada perencanaan solusi jangka panjang yang melibatkan skema seperti Danantara, implementasi solusi permanen tersebut baru dapat terealisasi pada tahun 2027 mendatang.
"Masalah sampah sudah bisa dilihat secara jelas terkait kondisi di Kota Yogya. Kendati sudah ada perencanaan yang melibatkan Danantara, namun itu baru bisa dilakukan pada tahun 2027 mendatang," terangnya.
Oleh karena itu, tahun 2026 dipandang sebagai tahun yang kritis, di mana Kota Yogya harus benar-benar serius dan fokus pada upaya penanganan sampah secara mandiri dan transisi. Keseriusan ini menjamin bahwa alokasi anggaran yang memadai akan dialokasikan untuk program-program penanganan sampah, mulai dari pengurangan di sumber, pemilahan, hingga pengolahan sementara, untuk menghindari krisis lingkungan dan kebersihan kota.
Meskipun harus melakukan efisiensi APBD secara keseluruhan, Wisnu Sabdono Putro menjamin bahwa upaya ini tidak akan mengorbankan kesejahteraan. "Efisiensi akibat pemotongan dana transfer dari pusat tidak akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat Yogya," tegas Wisnu.
Anggaran untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga tetap aman.
Wakil Ketua Komisi A, Indaruwanto Eko Cahyono, menambahkan bahwa semua usulan program, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan, harus selaras dengan RPJMD agar APBD 2026 yang efisien tetap berdampak optimal.
Advertisement
