SUARAKAN.COM - Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPRD Kota Yogyakarta secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan regulasi terkait penyelenggaraan transformasi digital di tingkat daerah.
Langkah ini diambil karena partai berlambang pohon beringin tersebut menilai keamanan data pribadi merupakan aspek krusial yang harus berjalan beriringan dengan pesatnya kemajuan teknologi di lingkungan pemerintahan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Affan SIP SH, menegaskan bahwa transformasi menuju pemerintah digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi.
Menurutnya, digitalisasi birokrasi menjadi fondasi untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045, sehingga ini menjadi sebuah keharusan.
"Dalam pandangan kami, percepatan transformasi digital adalah kebutuhan mendesak bagi seluruh perangkat daerah mengingat pola kerja konvensional sudah tidak relevan lagi dalam menghadapi tantangan zaman. Arah kebijakan pemerintah digital ke depan tidak hanya bertumpu pada tingkat kematangan instansi, tetapi juga memastikan tingkat kepuasan pengguna melalui kolaborasi vital antar kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah hingga level nasional," kata Affan, Selasa (29/2).
Fraksi Partai Golkar mendorong regulasi ini karena melihat transformasi digital sebagai praktik penggunaan solusi teknologi untuk menciptakan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Muhammad Affan menjelaskan bahwa di dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik sendiri, transformasi digital dapat membantu seluruh fungsi pemerintahan di berbagai cabang daerah untuk menjalankan fungsinya dengan biaya yang lebih rendah dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, sistem digital yang tersentralisasi memungkinkan pegawai pemerintah mengatur pekerjaan dengan lebih baik serta membuat proses dokumentasi menjadi lebih rapi, cepat, dan murah. Namun, kemudahan tersebut menuntut adanya regulasi perlindungan data pribadi guna memastikan hak pengguna tetap terjaga dan mendorong organisasi untuk mengelola data secara etis dan bertanggung jawab.
Affan menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat, di mana keamanan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga pengguna. Ia menekankan bahwa kesadaran dalam menjaga kata sandi, mengenali ancaman siber, dan menggunakan layanan digital secara bijak sangat penting, sementara di sisi lain organisasi harus menerapkan kebijakan perlindungan data yang transparan dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, Fraksi Golkar menyadari bahwa meski transformasi digital membawa perubahan besar pada aspek layanan publik, bisnis, hingga pendidikan, terdapat risiko serius terkait penyalahgunaan data. Mengingat data pengguna telah menjadi aset berharga yang rentan, perlindungan data kini menjadi tanggung jawab penting bagi setiap penyedia layanan digital demi menjamin keamanan masyarakat di ruang siber.
Advertisement
