SUARAKAN.COM – Efektivitas birokrasi di tingkat paling bawah kini menjadi prioritas utama Komisi A DPRD Kota Yogyakarta guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh masalah manajerial.
Dewan tengah merumuskan format ideal bagi organisasi kelurahan agar mampu beroperasi secara lincah meski di tengah tantangan keterbatasan aparatur yang saat ini dialami oleh sebagian besar wilayah di Kota Yogyakarta.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, menyoroti pentingnya kelurahan sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga setiap harinya.
Pihaknya bersama tim ahli saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beban kerja dan hambatan administratif yang kerap muncul di lapangan melalui serangkaian forum diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.
"Jangan sampai kelurahan yang memiliki peran vital dalam menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru terkendala masalah kekurangan SDM. Kami sedang melakukan kajian mendalam bersama tim ahli untuk mencari jalan keluar," ujar Susanto Dwi Antoro pada Senin, 16 Maret 2026.
Ia menekankan bahwa kajian tersebut bertujuan untuk menghasilkan solusi konkret yang dapat segera diterapkan oleh pihak eksekutif.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Forum Lurah Kota Yogyakarta, kondisi di lapangan memang menunjukkan tantangan distribusi beban kerja yang cukup berat. Ketua Forum Lurah Kota Yogyakarta, Hendy Setiawan, memaparkan fakta bahwa pemenuhan SDM struktural di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta masih belum merata. Ketimpangan ini menuntut adanya inovasi dalam tata kelola organisasi agar pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan standar yang tinggi.
"Dari total 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, tercatat baru 6 kelurahan yang kebutuhan SDM strukturalnya terpenuhi 100%. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada distribusi beban kerja di lapangan," jelas Hendy Setiawan. Sebagai praktisi di wilayah, ia berharap adanya penyederhanaan struktur agar organisasi kelurahan lebih adaptif terhadap dinamika di masyarakat.
Hasil kajian strategis ini nantinya akan menjadi dasar bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam melakukan manajemen distribusi aparatur, serta bagi Bagian Organisasi dalam menata kembali struktur kelembagaan. Komisi A berharap, dengan struktur yang lebih sederhana namun diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi unggul, setiap kelurahan di Yogyakarta dapat menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik secara maksimal tanpa terbebani oleh struktur yang gemuk namun minim personel.
"Harapannya ada solusi yang komprehensif. Kita ingin struktur organisasi yang lebih sederhana namun diisi oleh SDM yang kompeten, sehingga pelayanan publik di level kelurahan tetap optimal," pungkas Antoro.
Advertisement
