SUARAKAN.COM - Lonjakan volume wisatawan pada musim libur sekolah tahun ini menjadi sebuah batu ujian besar bagi kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menampung pergerakan kunjungan wisata ke wilayah tersebut.
Salah satu kendala paling utama yang saat ini muncul di lapangan dipicu oleh kebijakan terkait tidak difungsikannya kantong parkir khusus bus wisata di kawasan Senopati.
Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko mengutarakan pandangannya dengan menyebut bahwa situasi yang berkembang saat ini merupakan sebuah tantangan yang sangat serius bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya memfasilitasi para wisatawan, terlebih bagi kelompok wisatawan nusantara yang pada umumnya datang berombongan dengan mengendarai armada bus wisata. Beliau menyampaikan pandangan tersebut secara langsung dalam sebuah kesempatan wawancara pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026.
"Liburan tahun ini adalah batu ujian terkait kesiapan kota menampung para wisatawan saat musim liburan sekolah," demikian dipaparkan oleh Danang Rudiyatmoko saat memberikan keterangan persnya.
Menurut pemaparan lebih lanjut dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, adanya kebijakan pembatasan akses masuk tersebut mengakibatkan armada bus wisata menjadi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk merapat atau mendekati wilayah strategis di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Pada saat yang bersamaan, jalur utama yang mengarah langsung menuju pusat keramaian di koridor Malioboro juga sedang dihadapkan pada penerapan kebijakan rekayasa lalu lintas oleh instansi terkait.
Keadaan pelik ini pada akhirnya memicu gelombang pertanyaan besar mengenai seberapa jauh dampak negatif yang akan ditimbulkannya terhadap tingkat minat serta antusiasme kunjungan dari para wisatawan ke depannya.
Sebagai langkah alternatif saat ini, pihak Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan kebijakan untuk mengarahkan seluruh armada bus pariwisata agar beralih menggunakan fasilitas Taman Parkir Terminal Giwangan serta area parkir yang berada di Menara Kopi. Kendati demikian, jarak dari kedua lokasi pemindahan tersebut dinilai terlampau jauh apabila para wisatawan dipaksa untuk menjangkaunya hanya dengan berjalan kaki demi menuju ke destinasi utama seperti kawasan Malioboro maupun kawasan edukasi Taman Pintar.
"Taman parkir di Menara Kopi, akses ke Malioboro apalagi ke Taman Pintar sangat jauh kalau jalan kaki. Ini yang menjadi tantangan Pemkot dalam memfasilitasi. Mau diangkut pakai apa? Agen wisata berpikir akses wisata bagaimana," tutur legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut dengan nada penuh tanda tanya.
Politisi kawakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga memberikan penekanan yang sangat mendalam bahwa urusan penataan pariwisata daerah yang kompleks ini sama sekali tidak boleh dipasrahkan dan ditangani oleh Dinas Pariwisata secara sendirian semata. Lembaga kedewanan memandang bahwa Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab krusial yang setara untuk segera menyediakan fasilitas kantong parkir yang memadai serta menjamin ketersediaan layanan angkutan pengumpan menuju pusat kota secara terintegrasi.
"Tersedia belum," ucap Danang Rudiyatmoko secara tegas guna mempertanyakan kesiapan dari sarana penunjang yang dimaksud tersebut.
Berdasarkan catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, selama masa-masa sebelumnya keberadaan fasilitas kantong parkir di kawasan Senopati serta kawasan Abu Bakar Ali terbukti sangat membantu dalam menampung kuantitas bus pembawa rombongan wisatawan. Melalui pemanfaatan kedua fasilitas strategis tersebut, angka rata-rata volume kunjungan publik pada masa liburan puncak bahkan mampu menembus angka hingga 1000000 orang. Dari perputaran ekonomi tersebut, destinasi vital seperti Taman Pintar yang menjadi tujuan utama anak-anak saat momen liburan sekolah mampu membukukan sumbangan pendapatan dari sektor penjualan tiket sebesar 12000000000 hingga 13000000000 rupiah sebagai komponen penghasilan resmi bagi Badan Layanan Umum Daerah.
"Taman Pintar cukup vital karena masa libur sekolah. Dari kawasan pantai dan lain-lain, ending-nya ke kawasan Malioboro," urai Danang Rudiyatmoko menerangkan bagaimana alur pergerakan wisatawan yang masuk ke wilayah Kota Yogyakarta.
Selanjutnya, beliau juga memberikan peringatan kepada pihak eksekutif bahwa konsep besar mengenai penataan sumbu filosofi sebenarnya telah melekat secara legal di dalam regulasi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sejak 10 tahun yang lalu. Walaupun demikian, pihak legislatif menyayangkan bahwa proses integrasi fungsional antara kebijakan penataan kawasan cagar budaya dan penyediaan akses penunjang bagi sektor wisata sejauh ini dinilai masih belum memiliki peta jalan atau dokumen perencanaan yang jelas dan terarah.
"Jangan terlalu lama mengintegrasikan, nanti wisatawan lari," kata Danang Rudiyatmoko memperingatkan Pemerintah Kota agar tidak berlarut-larut dalam menyikapi persoalan integrasi sarana tersebut.
Guna mencari jalan keluar terbaik atas persoalan krusial ini, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah menyusun agenda kerja untuk melakukan langkah fasilitasi secara langsung ke kantor Kementerian Pariwisata yang dijadwalkan bakal berlangsung pada tanggal 21 Juni 2026 mendatang. Upaya penjemputan bola ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengupayakan serta mencari dukungan alokasi anggaran melalui Dana Alokasi Khusus maupun bentuk dukungan pembiayaan lainnya demi penyelenggaraan berbagai ajang kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta.
Menimbang bahwasanya postur Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta memiliki tingkat ketergantungan yang teramat tinggi pada produktivitas sektor pariwisata, perwakilan rakyat tersebut terus mendorong dilahirkannya sebuah perencanaan yang menyeluruh terkait pengembangan kawasan serta penyelenggaraan acara-acara hiburan penunjang pariwisata di seputar Malioboro. Langkah taktis ini dinilai mendesak demi menjaga stabilitas ekonomi daerah yang bersumber dari aktivitas pelancong.
"Ini menjadi target sebagai pemikiran saya, sekaligus membuka ruang diskusi dengan Pemda DIY, Sleman, dan Bantul, untuk membuka akses penopang wisata Kota di mana. Perlu dialog satu meja," pungkas Danang Rudiyatmoko di akhir penjelasannya mengenai urgensi komunikasi antarwilayah.
