SUARAKAN.COM – Komisi A DPRD Kota Yogyakarta telah menetapkan target spesifik dalam upaya penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Target ini mengarah pada penempatan LPMK sebagai representasi resmi dan eksplisit dari fungsi pengawasan DPRD di tingkat wilayah, sekaligus sebagai lembaga perumus rencana pembangunan yang berkolaborasi dengan OPD teknis.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, menekankan bahwa LPMK adalah aset vital dalam sistem pemerintahan kota. "Kami melihat LPMK harus lebih dari sekadar pelengkap. Mereka adalah kepanjangan fungsi pengawasan DPRD di tingkat wilayah dan lembaga perumus rencana pembangunan yang sejalan dengan visi misi Walikota," tegasnya, Minggu (26/10).
Target utama dari upaya Komisi A adalah memasukkan unsur LPMK secara eksplisit sebagai perpanjangan fungsi pengawasan di tingkat wilayah, mewakili DPRD. Susanto menjelaskan bahwa dengan target ini, LPMK akan memiliki landasan yang kuat untuk mengawasi pelaksanaan program pembangunan di kelurahan.
Selain pengawasan, LPMK juga diarahkan menjadi lembaga perumus rencana pembangunan yang aktif berkolaborasi dengan OPD teknis, utamanya Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang). Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan rencana pembangunan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
"Langkah ini untuk memperkuat posisi LPMK baik secara kelembagaan sebagai wakil masyarakat di wilayah maupun dari aspek ketugasan setiap individu yang ada di dalamnya," imbuhnya. Dengan peran yang terdefinisikan secara jelas, Komisi A yakin bahwa LPMK akan menjadi mitra strategis yang tangguh, menjembatani aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah kota.
Advertisement
