SUARAKAN.COM : DPRD Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses aktivasi ulang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iur atau JKN PBI yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
Langkah ini diambil setelah sekitar 21.000 peserta JKN PBI penduduk Kota Yogya dinonaktifkan secara tiba-tiba oleh pemerintah pusat pada awal Februari 2026.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Darini, menyatakan bahwa dewan memastikan tidak boleh ada warga yang terhambat akses kesehatannya akibat kebijakan sepihak tersebut.
Darini menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh pemerintah sehingga pihaknya langsung pasang badan untuk memberikan perlindungan bagi warga terdampak.
"Kondisi seperti ini jangan sampai terulang karena masyarakat yang membutuhkan layanan menjadi sangat terdampak akibat ketiadaan informasi awal," tandas Darini pada Senin, 16 Februari 2026.
Menyikapi gejolak di masyarakat akibat penonaktifan puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta segera mengundang berbagai pihak terkait dalam rapat koordinasi khusus.
Pihak-pihak yang dipanggil meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPJS Kesehatan, seluruh kepala puskesmas, hingga pengelola rumah sakit swasta maupun pemerintah.
Darini, menjelaskan bahwa pertemuan ini krusial untuk memastikan adanya kesepakatan bahwa tidak boleh ada warga yang tertolak saat mencari layanan kesehatan.
Darini yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti banyaknya warga yang kaget saat status kepesertaannya tidak aktif ketika hendak berobat ke rumah sakit. "Kami di Komisi D akan menjembatani ketika sewaktu-waktu terjadi persoalan seperti ini demi menjamin hak dasar warga," papar Darini
Advertisement
