SUARAKAN.COM : DPRD Kota Yogyakarta menginisiasi langkah preventif untuk melindungi sektor ekonomi kerakyatan dari dampak ketidakpastian moneter global yang terus membayangi pasar domestik.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini dinilai berpotensi memicu lonjakan biaya operasional yang dapat mengancam stabilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat daerah. Menyikapi hal tersebut, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta menegaskan pentingnya merumuskan formula kebijakan yang tepat agar para pelaku usaha lokal memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi.
Tekanan yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini terasa semakin kompleks akibat adanya penyesuaian suku bunga acuan perbankan yang berpotensi meningkatkan beban modal bagi para pelaku usaha yang mengandalkan pembiayaan kredit. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas global juga memicu terjadinya fenomena inflasi impor yang langsung memukul margin keuntungan para pengusaha kecil.
Pemerintah daerah pun dituntut untuk bergerak taktis dalam memetakan klaster usaha yang membutuhkan kedaruratan penanganan agar dampak buruknya tidak meluas dan memicu gelombang penutupan usaha.
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Sofyan, menjelaskan bahwa dampak dari dinamika nilai tukar mata uang ini tidak terjadi secara serentak, melainkan merembet secara bertahap ke berbagai lini bisnis. Sektor yang berada di garis depan terkaman sentimen negatif ini adalah unit usaha yang proses produksinya memiliki ketergantungan mutlak pada pasokan dari luar negeri.
"Kalau kita bicara UMKM yang terdampak secara langsung itu kan bertahap. Yang paling terdampak sekali itu kan mereka-mereka yang bahan bakunya memang impor, itu yang paling terdampak. Jadi kita memilah-milah secara umum," ujar Muhammad Sofyan, Senin (15/6).
Sofyan memberikan gambaran nyata mengenai kerentanan tersebut pada industri pengolahan makanan rakyat, seperti perajin tahu dan tempe di wilayah Yogyakarta yang bahan baku utamanya berupa kacang kedelai masih sangat bergantung pada kuota impor. Beban para perajin ini kian bertambah seiring merangkaknya harga material pendukung seperti plastik pembungkus yang harganya ikut terkerek naik akibat faktor eksternal.
"Antisipasi yang bisa dilakukan menyasar dulu UMKM yang bahan bakunya menggunakan impor seperti perajin tahu tempe yang bahan utamanya kedelai. Ini contoh saja," jelas Sofyan.
Kondisi dilematis ini pada akhirnya menjebak para pelaku usaha pada pilihan ekspansi harga yang sangat berisiko bagi kelangsungan bisnis mereka. Menaikkan harga jual demi menutup modal berpotensi memicu resistensi dari konsumen, sementara mempertahankan harga lama akan menguras ketahanan finansial internal usaha. "Jika mereka memilih opsi untuk menaikkan harga jual produk demi menutupi lonjakan biaya produksi, mereka menghadapi risiko besar akan kehilangan pelanggan setianya di tengah situasi menurunnya daya beli masyarakat secara umum," kata Sofyan.
Guna mencari jalan keluar dari persoalan ini, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mulai menggodok gagasan strategis mengenai instrumen proteksi melalui kebijakan anggaran daerah. Meski sempat muncul wacana pemberian bantuan pengadaan bahan baku, Sofyan mengklarifikasi bahwa ide tersebut merupakan inisiatif pemikiran dari jajaran legislatif dan memerlukan pembahasan lebih mendalam bersama jajaran eksekutif. "Kita bisa melakukan langkah-langkah intervensi kebijkan, seperti subsidi terkait pengadaan bahan-bahan impor itu, langkah strategisnya adalah subsidi. Tapi ini belum koordinasi dengan OPD, belum langkah kesana, baru pemikiran," kata dia.
Lebih lanjut, Sofyan menyatakan bahwa skema penataan program di tingkat daerah nantinya akan dirancang secara lebih fleksibel dan inklusif dengan menggunakan payung intervensi kebijakan, bukan sekadar bantuan subsidi yang bersifat kaku. Langkah taktis ini akan diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat yang juga sedang mematangkan formula penanganan makroekonomi. DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar menghasilkan regulasi yang efektif dalam menjaga stabilitas usaha lokal. "Perlu langkah-langkah simulasi dulu ke UMKM yang terdampak, lalu dipetakan mana saja yang perlu mendapat intervensi kebijakan agar usahanya tetap stabil di dalam situasi ini," pungkas Sofyan.
Advertisement
