SUARAKAN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta memastikan pengawasan ketat terhadap rencana efisiensi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang. Pihak legislatif menegaskan bahwa penyesuaian anggaran di tingkat eksekutif tidak boleh mengorbankan alokasi pembiayaan pada sektor-sektor mendasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta, FX Wisnu Sabdono Putro, menyampaikan bahwa perencanaan anggaran yang cermat dan berorientasi pada kebutuhan riil warga menjadi kunci utama menghadapi tantangan keuangan daerah. Menurutnya, pemenuhan layanan publik mendasar seperti urusan sampah, pendidikan, dan kesehatan harus tetap terlaksana secara maksimal.
"Tahun 2027 harapan saya bidang pendidikan, kesehatan, dan sampah ini menjadi fokus. Tentu juga tidak meninggalkan hajat hidup masyarakat," tegas Wisnu di Yogyakarta, Kamis (5/11).
Menanggapi bayang-bayang efisiensi anggaran di tahun mendatang, politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai situasi ini sebagai ujian sekaligus peluang bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melepaskan ketergantungan dari dana transfer pusat melalui inovasi pembiayaan.
"Meskipun juga tahun depan masih dibayangi efisiensi. Ini bisa jadi hambatan sekaligus tantangan. Hambatan manakala kemampuan fiskal kita sangat bergantung dana transfer dari pusat. Namun juga tantangan untuk membuat inovasi dalam menuju kemandirian fiskal," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wisnu menyambut baik perkembangan postur Rencana APBD (RAPBD) 2027, di mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Namun, ia mengingatkan pemkot agar intensifikasi dan optimalisasi aset daerah dilakukan tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan.
"Kalau kita lihat dari postur RAPBD 2027 yang disampaikan walikota, prosentase PAD sudah lebih dari 50 persen dari anggaran. Tentu harapan kita bisa semakin besar pendapatan daerah agar bisa berdikari dalam membiayai program. Akan tetapi menaikkan PAD juga tidak semata-mata meningkatkan beban wajib pajak. Jangan sampai mengganggu daya beli masyarakat. Tetapi lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Optimalisasi pengelolaan aset," tandasnya.
DPRD Kota Yogyakarta optimistis, dengan tata kelola yang transparan dan strategi penggalian potensi daerah yang tepat, program-program strategis daerah akan tetap melaju lancar tanpa hambatan berarti demi meningkatkan mutu pelayanan publik bagi seluruh warga kota.
