SUARAKAN.COM : Upaya memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi keberadaan kampung wisata di Kota Yogyakarta kini memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menargetkan penguatan landasan legislasi ini dapat menjadi pijakan kokoh dalam skema pembangunan pariwisata jangka panjang daerah hingga 20 tahun ke depan.
Langkah penguatan ini dilakukan Pansus DPRD Kota Yogyakarta melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (Riparkot) 2026–2045, yang turut menyerap masukan dari Kementerian Kebudayaan serta UNESCO guna mengawal kelestarian Sumbu Filosofi dan budaya lokal.
"Pengembangan kampung wisata harus memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas, mulai dari pembentukan, kedudukan, hingga fungsi kelembagaannya dengan pemerintah daerah, dan dengan adanya dasar hukum yang jelas maka proses pengembangan kampung wisata oleh pokdarwis akan lebih terarah," tegas Ketua Pansus Raperda Riparkot DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan.
Krisnadi menuturkan bahwa pembatasan peran antara kelembagaan masyarakat dan entitas bisnis komersial perlu diatur secara eksplisit. Pemisahan norma hukum ini krusial agar fungsi pemberdayaan Pokdarwis tidak terancam tumpang-tindih dengan badan usaha yang berorientasi profit saat kampung wisata mengurus registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB). Guna menjaga keluwesan regulasi tanpa mengabaikan kepastian hukum, dewan juga menginisiasi forum ekosistem pariwisata lintas sektor yang merangkul Keraton Yogyakarta, akademisi, media, dan perwakilan usaha.
Langkah pembatasan fungsi kelembagaan tersebut disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Husni Eko Prabowo, mengaminkan bahwa pola pembinaan bagi Pokdarwis yang berbasis nirlaba idealnya dibedakan dari fasilitasi terhadap badan usaha pariwisata komersial.
Guna memastikan efektivitas di lapangan, Raperda Riparkot membagi porsi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rinci: Dinas Pariwisata mengelola destinasi serta kampung wisata; OPD Kebudayaan bertanggung jawab atas pelindungan warisan budaya dan Sumbu Filosofi; OPD Perhubungan mengatur perparkiran, aksesibilitas, dan moda angkutan tradisional seperti andong; sedangkan kebersihan destinasi dikawal oleh OPD Lingkungan Hidup.
DPRD Kota Yogyakarta berharap Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan kepastian tenggat waktu penerbitan peraturan wali kota sebagai petunjuk teknis turunan, sehingga Raperda Riparkot 2026–2045 dapat segera diterapkan secara penuh setelah resmi disahkan.
