SUARAKAN.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta memberikan pandangan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rumah Susun (Rusun), menegaskan bahwa produk hukum ini harus memiliki fokus utama pada peningkatan kualitas permukiman di tengah tingginya kebutuhan hunian.
Golkar melihat rusun sebagai solusi desain cerdas untuk menjawab isu kepadatan penduduk kawasan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogya, R Candra Akbar Ishmata, menjelaskan bahwa rusun merupakan jawaban desain terhadap kepadatan.
"Persoalan desain yang akan diselesaikan pada perancangan rumah susun ini adalah bagaimana merancang tata massa rumah susun dan selubung bangunan yang dapat mengoptimalkan pencahayaan serta penghawaan pada bangunan," tandas Candra, Kamis (9/10/2025).
Optimalisasi aspek teknis ini dianggap vital untuk menjamin hunian vertikal tetap sehat dan layak huni.
Candra menyoroti bahwa peningkatan penduduk tahunan di Kota Yogya tidak diimbangi dengan ketersediaan hunian, menyebabkan banyak penduduk terpaksa menempati kawasan di bantaran sungai atau wilayah padat, yang secara langsung menyumbang terhadap potensi kawasan kumuh.
"Berdasarkan UU No 1 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Sehingga tujuan tersebut menjadi tugas kewenangan pemerintah dalam mewujudkannya," urai Candra, menegaskan tanggungjawab Pemkot Yogya.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar menyetujui dan mendorong penyusunan regulasi baru tentang rusun ini.
Advertisement
