SUARAKAN.COM : Dalam pandangan umumnya mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rumah susun, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta tidak hanya mendesak pembangunan fisik dan penyesuaian regulasi, tetapi juga memberikan catatan kritis terkait prioritas sasaran penghuni dan strategi pemanfaatan lahan di tengah keterbatasan ruang kota.
Terkait dengan sasaran penghuni rumah susun, Fraksi PDI Perjuangan menggarisbawahi beberapa opsi prioritas yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota. Opsi-opsi tersebut meliputi: Masyarakat yang terkena langsung proyek peremajaan dan pembangunan kota; Masyarakat sekitar yang berada dalam lingkup kumuh yang segera akan dibebaskan; serta MBR yang berada di rusun lama tinggalnya agar disesuaikan dengan peningkatan ekonominya.
Darini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, secara khusus menekankan perlunya pemanfaatan tata ruang yang optimal dengan mengedepankan warga lokal yang menjadi prioritas.
"Penyelenggara rusun agar memprioritaskan warga sekitar yang belum memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri, sehingga pemanfaatan tata ruang bisa terpenuhi," tandasnya.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan rusun benar-benar mengatasi persoalan hunian di wilayah terdampak.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai jenis-jenis rusun yang akan disediakan oleh Pemerintah Kota. Dalam raperda yang diusulkan, terdapat tiga jenis utama, yaitu Rumah Susun Umum, Rumah Susun Khusus, dan Rumah Susun Komersial. "Dengan demikian Pemerintah Kota Yogya rencana akan menyediakan yang mana, atau bahkan semua jenis. Ini perlu penegasan," tegas Darini, meminta kejelasan perencanaan yang matang dari pihak eksekutif agar target dan fokus pembangunan dapat ditetapkan secara presisi.
Terakhir, untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan yang sangat terbatas, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dorongan yang signifikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Fraksi ini meminta agar Pemkot berupaya memohon kesediaan Kasultanan dan Puro Pakualaman untuk merelakan lahannya dalam rangka penyelenggaraan rumah susun, sebagai langkah strategis dan terobosan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Tata Ruang Kota Yogyakarta demi kepentingan masyarakat luas.
Advertisement
